Rabu, 26 Juni 2019 |
»Selamat Datang Di Website Resmi KPU Kota Serang »SUKSESKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

MENU UTAMA

Galeri Foto

  • Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 Kota Serang
  • Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 Kota Serang
  • Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 Kota Serang
  • Kunjungan Anggota KPU RI Pengechekan Gudang KPU Kota Serang
  • Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019
  • Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019
  • SOSIALISAI BERBASIS KOMUNITAS
  • Surat Suara Tiba di Kota Serang
  • Surat Suara Tiba di Kota Serang
  • PELANTIKAN PENAMBAHAN ANGGOTA PPK PADA PEMILU TAHUN 2019

UNDUH

Berita

Posisi Pengawas di TPS Harus Diubah

Sabtu, 23 Maret 2019 17:25:41 wib Dibaca: 286 Pengunjung

SERANG - KPU Kota Serang diberi kesempatan menjelaskan kesiapan pelaksanaan tahapan Pemilu 2019 di hadapan ketua dan anggota Panwascam se-Kota Serang pada sebuah acara rakor yang digagas Bawaslu Kota Serang, Minggu 17 Maret 2019, di Marbella Hotel Anyer.

Pada kesempatan itu, hampir seluruh Panwascam meminta kebijakan dari KPU agar Pengawas TPS (PTPS) diberi tempat duduk di pintu masuk TPS atau berada di antara Ketua KPPS. Hal itu untuk lebih mengoptimalkan peran dan fungsi PTPS dalam mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara.

“Kalau kita perhatikan denah TPS yang diberlakukan KPU, posisi PTPS itu adanya di antara saksi peserta pemilu dan KPPS 7, yang menunggu tinta. Persisnya di sekitar pintu keluar TPS. Imbasnya adalah PTPS tidak tahu proses pencatatan pemilih dan penggunaan surat suara,” kata Ketua Panwascam Taktakan Rahmat Rauf.

Ketua Panwascam Serang Miftahil juga menyatakan hal yang sama. Menurutnya, karena rumitnya tata kelola pendaftaran pemilih saat ini, maka PTPS harus diberi akses untuk bisa meneliti identitas pemilih yang masuk ke TPS. “Sehingga bisa dilakukan tindakan pencegahan manakala ada potensi pelanggaran di TPS. Jangan kemudian potensi itu baru diketahui dalam proses penghitungan suara,” kata Mifathil.

“Dari mana kemudian nanti KPPS bisa mengetahui bahwa dia pemilih DPTb yang tidak membawa form A5, sementara dia menunjukkan KTPel sesuai domisili TPS. Ini yang akan rumit di TPS. Utamanya mengenai pengaturan ketersediaan surat suara. Terlebih saat pleno di tingkat PPS, ada beberapa perubahan data DPTb ketika diplenokan di tingkat PPK. Maka posisi duduk PTPS di TPS itu akan mempengaruhi kualitas proses di TPS.”

Divisi Teknis KPU Kota Serang Fierly Murdlyat Mabrurri yang menjadi perwakilan KPU memberikan penjelasan ihwal pertanyaan dari Panwascam itu. Kata Fierly, idealnya TPS itu dibangun dengan ukuran 10 meter kali 8 meter. KPPS juga harus menyediakan 25 kursi untuk antrean pemilih. Plus saksi dan PTPS. Jika dihitung, dibutuhkan sebanyak 44 kursi untuk menampung saksi jika semua diasumsikan hadir.

Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tungsura menyatakan, TPS dapat dibuat di ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya. Pembuatan TPS di tempat-tempat  tersebut, kata Fierly, terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut.

“Terkait posisi duduk PTP di dalam TPS, kami tentu mempedomani denah yang dibuat KPU RI. Prinsipnya adalah setiap fase di TPS itu pasti melibatkan PTPS. Mulai dari pembukaan kotak suara, menghitung jumlah surat suara yang diterima, hingga penjelasan mengenai tata cara coblosan yang sah dan tidak sah. PTPS juga diberi akses untuk melihat daftar hadir, mendokumentasikan Model CI plano, serta berhak atas salinan Model C1. PTPS juga pasti akan kami bekali dengan DPT. PTPS juga bisa menyampaikan keberatan dan memberikan masukan kepada KPPS manakala ditemukan adanya SOP yang dilanggar. Intinya adalah PTPS punya kewenangan yang besar di TPS, terlepas dimanapun posisi duduknya,” kata Fierly.

Rakor juga dihadiri Divisi PHL Bawaslu Provinsi Banten Nuryati Solapari dan seluruh komisioner Bawaslu Kota Serang. “Empat isu utama yang akan menjadi pengawalan kami saat tahapan tungsura adalah mengenai kerawanan, kampanye di masa tenang, ketersediaan logistik di TPS, serta potensi manipulasi suara,” kata Solapari. (fmm)

Top